Persoalan Pendidikan Gratis Membuncah
Dualisme pandangan di atas memang benar membuncah di masyarakat, baik di kalangan guru sekaligus legislatif dan eksekutif. Para anggota legislatif memperjuangkan dengan keras bahwa pendidikan dasar harus gratis. Pernyataan tersebut sebagai bukti bahwa anggota legislatif berpihak kepada rakyat, masyarakat dan bangsa. Sedang dari sudut pandang eksekutif pendidikan gratis ada batas-batasnya. Sebagai bukti di suatu kesempatan gubernur Jawa Tengah pernah menyatakan bahwa pendidikan gratis sangat memberatkan atau pemerintah belum sanggup menanggung biaya pendidikan gratis tersebut, (Kompas.com-Pedidikan Gratis, 6 April 2009 dan http://www.radarsemarang.com, 5 Mei 2009).
Dari sudut pandang pelaku pendidikan yaitu para karyawan, guru dan kepala sekolah juga menyambut dengan antusias pendidikan gratis tersebut. Sebab merekalah yang tahu persis persoalan di lapangan berkait dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus kebutuhan institusi sekolah. Contoh kasus setiap akhir tahun dan sekaligus awal tahun pelajaran, sekolah hendak bermaksud meningkatkan sarana dan prasarana disetiap tahunnya. Maka, antara sekolah bersama komite merumuskan dana iuran untuk mewujudkannya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas lulusan (out put).
Namun persoalan membuncah, ketika masyarakat berharap tidak ada tarikan dana dengan dalih apapun untuk kepentingan sekolah sesuai iklan sekolah gratis yang didengungkan berbagai televisi tersebut. Disinilah persoalan antara kebutuhan sekolah dengan kebutuhan masyarakat menjadi membuncah. Dengan realitas tersebut, simpulannya adalah para pelaku pendidikan menjadi korbannya. Maka, para pelaku pendidikan sangat berharap kepada legislatif dengan eksekutif untuk mampu mewujudkan pendidikan dasar gratis tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu terutama institusi sekolah. Namun, sekali lagi kebutuhan sarana prasarana sekolah di setiap tahunnya harus terpenuhi. Maka, seklali lagi para anggota legislatif tidak hanya “berkoar-koar” pendidikan dasar gratis saja, tetapi harus dibarengi dengan tindakan nyata mencarikan dana pembangunan phisik & non phisik sekolah di setiap tahunnya.
Jika para anggota legislatif belum percaya, silahkan cek di lapangan untuk mengetahui secara pasti kebutuhan sekolah di setiap tahunnya, jangan hanya sehari dua hari, melainkan pantaulah fakta sebenarnya dari tahun ke tahun. Benarkah dana pendidikan disalahgunakan? Jika benar dan terbukti, tangkaplah mereka untuk ditempatkan di hotel prodeo, siapapun pelakunya harus ditangkap tanpa pandang bulu.
Jika benar institusi sekolah membutuhkan dana pembangunan mulai dari paving halaman, pagar lingkungan, gedung pertemuan dan isinya, gedung laborat dan isinya, perpustakaan dan isinya, ruang kesenian dan isinya, ruang komputer dan isinya, dana internet di setiap bulannya, dan lain-lain. Darimanakah dana tersebut? Apabila secara bertahab tidak dipenuhi dari kesepakatan legislatif dengan eksekutif jangan harap mutu pendidikan membaik!
Kapankah ketakutan tersebut segera teratasi. Wallahu a’lam.
Karya :Rifatul C
